Layanan

Konsultasi Kebijakan Kesehatan

Analisis kebijakan kesehatan, penyusunan naskah akademik, advokasi, dan kajian regulasi oleh para pakar kebijakan IAKMI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Cakupan Layanan Konsultasi Kebijakan

IAKMI menyediakan berbagai bentuk dukungan analisis dan advokasi kebijakan kesehatan yang komprehensif.

Analisis Kebijakan

Telaah mendalam terhadap regulasi, kebijakan, atau program kesehatan yang ada menggunakan kerangka analisis kebijakan berbasis bukti. Mencakup analisis efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan keterlaksanaan.

Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik untuk mendukung rancangan peraturan daerah (Raperda) atau kebijakan tingkat kota di bidang kesehatan. Memenuhi persyaratan metodologis dan normatif yang berlaku.

Advokasi Kebijakan

Dukungan strategis dalam proses advokasi kebijakan kesehatan kepada pengambil keputusan. Meliputi pengembangan argumen kebijakan, materi presentasi, dan strategi komunikasi kepada legislator dan eksekutif.

Kajian Dampak Regulasi

Penilaian komprehensif terhadap dampak yang diharapkan dari regulasi baru atau perubahan kebijakan kesehatan, mencakup dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan kelompok terdampak.

Area Kebijakan Kesehatan Utama

Konsultan kebijakan IAKMI memiliki keahlian mendalam di lima area prioritas kebijakan kesehatan Indonesia.

01
Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Nasional
02
Regulasi Produk Kesehatan & Farmasi
03
Pengendalian Tembakau & Minuman Beralkohol
04
Kebijakan Gizi & Ketahanan Pangan
05
Desentralisasi Sistem Kesehatan Daerah
06
Kesehatan Lingkungan & One Health
07
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
08
Kesiapsiagaan & Respons Darurat Kesehatan
09
Akreditasi & Standarisasi Fasilitas Kesehatan
10
Kebijakan Penyakit Tidak Menular

Siapa Klien Kami?

Layanan konsultasi kebijakan IAKMI dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemangku kepentingan di bidang kebijakan kesehatan.

DPR / DPRD

Dukungan analisis dan penyusunan naskah untuk legislasi kesehatan di tingkat pusat dan daerah.

Kementerian

Kemenkes, Bappenas, BPOM, dan kementerian lain yang memerlukan masukan teknis kebijakan kesehatan.

Pemda

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun kebijakan kesehatan daerah dan perda kesehatan.

Sektor Swasta

Industri farmasi, asuransi kesehatan, dan perusahaan yang memerlukan kajian regulasi untuk kepatuhan atau advokasi.

Contoh Pekerjaan Terdahulu

Berikut adalah beberapa contoh proyek konsultasi kebijakan yang telah berhasil kami selesaikan bersama klien.

2024
Kementerian Kesehatan RI

Kajian Akademik Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Kelola Sistem Surveilans Penyakit

Penyusunan kajian akademik komprehensif untuk mendukung revisi Permenkes, mencakup analisis regulasi terkini, benchmarking interdaerah, dan rekomendasi normatif.

Hasil: Regulasi baru diterbitkan dengan mengakomodasi 80% rekomendasi IAKMI.

2024
DPRD Provinsi Jawa Barat

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Jawa Barat

Penyusunan naskah akademik Raperda Sistem Kesehatan Daerah yang komprehensif, termasuk analisis peraturan perundang-undangan, kajian sosial-ekonomi, dan identifikasi isu-isu spesifik daerah.

Hasil: Raperda berhasil disahkan menjadi Perda setelah proses konsultasi publik.

2023
Bappenas RI

Kajian Dampak Kebijakan Penguatan Puskesmas dalam Mendukung Pencapaian Universal Health Coverage

Analisis dampak kebijakan reformasi Puskesmas terhadap akses dan kualitas layanan primer, termasuk proyeksi dampak fiskal dan kelayakan implementasi di berbagai tipologi daerah.

Hasil: Temuan diadopsi dalam Rencana Kerja Pemerintah 2024.

2023
Koalisi Masyarakat Sipil Kesehatan

Analisis dan Advokasi Kebijakan Pengendalian Tembakau dalam Revisi Peraturan Pemerintah

Dukungan teknis dan strategis untuk advokasi penguatan regulasi pengendalian tembakau, mencakup penyusunan argumentasi ilmiah, analisis studi banding interdaerah, dan strategi komunikasi kepada DPR.

Hasil: Sejumlah rekomendasi kunci diakomodasi dalam draf revisi PP.

Hubungi Kami

Konsultasikan Kebutuhan Kebijakan Anda

Jelaskan kebutuhan analisis atau advokasi kebijakan Anda dan tim pakar kebijakan IAKMI akan menghubungi Anda dalam 2 hari kerja.