Pernyataan resmi dan advokasi kebijakan kesehatan masyarakat berbasis bukti ilmiah dan konsensus para ahli IAKMI, ditujukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan Indonesia.
IAKMI berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan kesehatan masyarakat di Kota Papua. Melalui proses konsultasi multistakeholder yang ketat, IAKMI menghasilkan rekomendasi kebijakan yang merepresentasikan konsensus ilmiah komunitas ahli kesehatan masyarakat daerah.
Rekomendasi kebijakan IAKMI telah berkontribusi dalam berbagai regulasi penting, termasuk Peraturan Pemerintah tentang penanganan COVID-19, kebijakan daerah penurunan stunting, regulasi pengendalian tembakau, dan Rencana Induk Bidang Kesehatan. IAKMI secara aktif terlibat dalam pembahasan undang-undang kesehatan dan berbagai peraturan turunannya.
Sejak 2015, IAKMI telah mengeluarkan lebih dari 32 rekomendasi kebijakan resmi.
Sebagian besar rekomendasi IAKMI ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
IAKMI berkoordinasi dengan lebih dari 15 kementerian dan lembaga pemerintah.
Lebih dari 500 ahli kesehatan masyarakat berkontribusi dalam proses penyusunan.
Rekomendasi resmi terbaru dari IAKMI kepada pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan Indonesia.
IAKMI merekomendasikan peningkatan kapasitas PONED dan PONEK di seluruh kabupaten/kota Indonesia, dengan prioritas pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Rekomendasi mencakup peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pembaruan protokol klinis, dan penguatan sistem ambulans rujukan terintegrasi.
Unduh Dokumen LengkapIAKMI merekomendasikan penguatan ketentuan kemasan rokok polos (plain packaging), perluasan kawasan tanpa rokok, dan pembatasan iklan rokok di media digital. Rekomendasi ini juga mencakup peningkatan cukai tembakau secara signifikan sesuai rekomendasi WHO FCTC untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok dewasa.
Unduh Dokumen LengkapIAKMI merekomendasikan agar ketahanan kesehatan (health resilience) dijadikan pilar utama dalam RPJPN 2025–2045, mencakup investasi berkelanjutan dalam surveilans penyakit, laboratorium kesehatan masyarakat, dan kapasitas respons darurat kesehatan di seluruh tingkatan pemerintahan.
Unduh Dokumen LengkapIAKMI menerbitkan panduan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mencapai target UHC, termasuk peningkatan kepesertaan JKN, penguatan fasilitas kesehatan primer, dan strategi khusus untuk menjangkau populasi rentan yang belum tercover jaminan kesehatan.
Unduh Dokumen LengkapIAKMI berfokus pada lima area kebijakan utama yang paling berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat Kota Papua.
9 rekomendasi aktif
AKI, AKB, stunting, gizi ibu hamil, layanan KIA.
7 rekomendasi aktif
TBC, HIV/AIDS, malaria, dengue, kesiapsiagaan pandemi.
8 rekomendasi aktif
Diabetes, hipertensi, kanker, obesitas, kesehatan jiwa.
5 rekomendasi aktif
Stunting, anemia, gizi buruk, fortifikasi pangan.
3 rekomendasi aktif
Air bersih, sanitasi, polusi udara, perubahan iklim.
Lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra strategis dapat mengajukan permohonan kepada IAKMI untuk mengeluarkan rekomendasi kebijakan terkait isu kesehatan masyarakat tertentu.
